Yenny Wahid, tokoh pluralisme dan aktivis sosial, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya terkait program Food Estate. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa proyek ketahanan pangan berskala besar ini tidak justru menyengsarakan petani lokal. Menurutnya, tujuan mulia Food Estate harus sejalan dengan kesejahteraan para pelaku di lapangan, bukan malah mengorbankan mereka demi target produksi.
Keprihatinan Yenny Wahid ini berangkat dari pengalaman beberapa proyek berskala besar di masa lalu yang kerap kurang melibatkan partisipasi masyarakat adat dan petani. Ia khawatir model yang diterapkan dalam Food Estate bisa mengulang kesalahan serupa, di mana petani kecil terpinggirkan atau bahkan kehilangan lahannya akibat intervensi skala besar yang tidak berpihak.
Yenny Wahid menggarisbawahi bahwa program Food Estate harus mengedepankan pendekatan partisipatif. Pelibatan petani lokal sejak awal perencanaan hingga implementasi adalah kunci utama. Pengetahuan tradisional mereka tentang lahan dan ekosistem setempat sangat berharga dan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil.
Lebih lanjut, Yenny Wahid juga menyoroti pentingnya kejelasan status lahan dan perlindungan hak-hak agraria petani. Ia mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada alih fungsi lahan yang merugikan masyarakat, serta menjamin bahwa petani memiliki akses yang adil terhadap teknologi, modal, dan pasar yang dihasilkan dari program Food Estate.
Pandangan Yenny Wahid ini disambut baik oleh berbagai organisasi petani dan pegiat lingkungan. Mereka sepakat bahwa program strategis seperti Food Estate memang krusial untuk ketahanan pangan nasional, namun pelaksanaannya tidak boleh melanggar hak-hak dasar masyarakat adat dan petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan.
Ia juga menyarankan agar evaluasi dampak lingkungan dari Food Estate dilakukan secara transparan dan komprehensif. Penggunaan lahan dalam skala besar harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan potensi kerusakan lingkungan yang dapat berbalik merugikan petani dan masyarakat luas dalam jangka panjang.
Yenny Wahid mengajak semua pihak untuk mengawal implementasi Food Estate agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Keseimbangan antara kebutuhan pangan nasional dan perlindungan hak-hak petani harus menjadi prioritas utama, sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir pihak.